Banner 468 X 60

Film Conviction


Tentang kegigihan seorang wanita yang ingin membebaskan kakaknya dari tuduhan pidana.


Anda tentu familiar dengan kasus Sengkon-Karta atau kasus yang terbaru David-Kemat. Ya, mereka adalah korban peradilan sesat di Indonesia. Mereka harus mendekam di jeruji besi bertahun-tahun untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang tak pernah dilakukannya. Film Conviction besutan Sutradara Tony Goldwyn menceritakan kisah yang sama.

Film ini mengkisahkan perjuangan Betty Anne Waters -diperankan oleh aktris Hillary Swank- untuk mengeluarkan abangnya, Kenneth Waters dari penjara. Kenny, sapaan akrabnya, harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara dengan tuduhan membunuh seorang wanita paruh baya.

Golongan darah O Kenny sama dengan golongan darah pelaku penikaman itu. Dua saksi di pengadilan, mantan istrinya dan seorang wanita yang pernah dikencaninya, juga memberatkan posisinya. Alhasil, juri dan majelis hakim menyatakan Kennny terbukti bersalah.
Betty tak terima abangnya dinyatakan sebagai pembunuh. Apalagi, karena keterbatasan dana, mereka tak bisa menyewa pengacara yang bagus. Kenny hanya didampingi oleh pengacara publik secara pro bono. Di sinilah, aksi heroik Betty dikisahkan. Ia bertekad dan berjuang mati-matian untuk membebaskan Kenny dari penjara.
Betty yang usianya tak muda lagi memutuskan masuk ke sekolah hukum. Ia bertekad segera menjadi pengacara, hanya untuk membuka kembali kasus abangnya ini. Singkat cerita, melalui perjuangan yang berat, ia lulus dari fakultas hukum dan lulus ujian pengacara di Amerika Serikat.
Judul
Conviction
Durasi
107 menit
Sutradara
Tony Goldwyn
Penulis Skenario
Pamela Gray
Pemain
Hillary Swank, Sam Rockwell, Minnie Driver, Juliette Lewis
Berbagai kasus Betty pelajari semasa kuliah. Salah satunya adalah penggunaan tes DNA untuk mengungkap kebenaran dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Kala itu, film ini mengambil setting akhir 1980an, penggunaan tes DNA memang masih langka. Namun, ia menemukan fakta bahwa sudah ada 49 kasus yang putusannya berubah karena bukti ini.
Tes DNA ini bisa saya gunakan sebagai bukti baru (novum,-red) untuk membebaskan kakak saya dari penjara, ujar Betty kepada teman sesama mahasiswa fakultas hukum.
Perjuangan Betty pasca menjadi pengacara dimulai dengan mencari pisau yang berlumuran darah hingga mencoba mempengaruhi dua saksi yang memberatkan kakaknya. Pencarian pisau tersebut pun sangat berat, karena berdasarkan hukum Massachusetts, barang bukti yang berusia 10 tahun harus dimusnahkan.
Betty, akhirnya, memang menemukan barang bukti itu. Namun, ia masih harus menghadapi tantangan berikutnya. Yakni, mencari dua saksi yang pernah memberatkan kakaknya dan meyakinkan kakaknya agar mau melakukan tes DNA. Kenny menolak melakukan tes karena sudah putus asa dengan kasus yang menimpanya. Ia mengaku tak memiliki kehidupan lagi.
Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata pada 1980 di Ayer, Massachusetts, Amerika Serikat. Tokoh-tokoh dalam film ini pun konon masih hidup hingga sekarang.
Salah satunya adalah jaksa yang menjebloskan Kenny ke jeruji besi, Martha Coakley. Beberapa kalangan menilai bahwa film ini adalah upaya black campaign terhadap Martha yang sedang mengikuti pemilihan Kepala Jakwa Wilayah Massachusetss. Film ini dinilai ingin membongkar kembali borok Martha di masa lalu.

Sumber : HukumOnline
Namun, apapun alasannya, film ini masih tetap layak ditonton oleh para pengacara surabaya. Terutama sebagai bahan renungan bagi kalangan pengacara surabaya. Ketika orang awam harus masuk dulu ke sekolah hukum untuk menangani kasus saudaranya, karena tak yakin keadilan akan diperoleh oleh pengacara-pengacara yang ada di sana. 

Pengacara Surabaya Emergency hours only
Call at 081232030300
Hunting 081703300080
Readmore..

Bookmark and Share

Perbedaan Pengacara dengan Penasihat Hukum

makna pengacara surabaya
makna pengacara surabaya
Dengan berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UUA), baik advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum, semuanya disebut sebagai Advokat (lihat Pasal 32 ayat [1] UUA). Sehingga, dengan berlakunya UUA, tidak ada perbedaan antara pengacara dan penasehat hukum. Semuanya disebut sebagai Advokat yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Pasal 5 ayat [2] UUA).
Sebelum berlakunya UUA, ketentuan yang mengatur mengenai advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga pengertian pengacara dan penasihat hukum berbeda. Lihat boks Perbedaan Pengacara dan Penasihat Hukum (Sebelum UUA) di bawah:
 
Boks: Perbedaan Pengacara dan Penasihat Hukum (Sebelum UUA)

Pengacara
Penasihat Hukum
Pengertian
Pengacara biasa adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum di dalam pengadilan di lingkup wilayah yang sesuai dengan izin praktek beracara yang dimilikinya.Sehubungan dengan hal tersebut, apabila pengacara tersebut akan beracara di luar lingkup wilayah izin prakteknya tersebut di atas, maka ia harus meminta izin terlebih dahulu ke pengadilan di mana ia akan beracara.
Pengacara ini dulunya dibedakan dengan advokat. Yang dimaksud dengan advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseotang yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
Pembedaan advokat dan pengacara ini dapat kita temui dalam Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya (RO). Simak juga artikel Advokat.
- Penasihat Hukum adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasihat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan Penasihat Hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai Pengacara/Advokat dan Pengacara Praktek (Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: KMA/05/SKB/VII/1987; Nomor: M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum).
- Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Pasal 1 ayat [13] UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP).
Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No.: 8 Tahun 1987 tentang Penjelasan dan Petunjuk-Petunjuk Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tanggal 6 Juli 1987 No.: KMA/005/SKB/VII/1987 dan No.: M. 03-PR.08.05 Tahun 1987 yang membagi Penasihat Hukum ke dalam dua kategori:
a. Para pengacara advokat yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman dan atas dasar itu memperoleh ijin melakukan kegiatan berpraktek hukum di manapun.
b. Para pengacara praktek yang diberi ijin oleh para Ketua Pengadilan Tinggi untuk berpraktek hukum di dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
Jadi, sebelum berlakunya UUA, pengacara advokat maupun pengacara praktek adalah termasuk penasihat hukum. Sejak diberlakukannya UUA, baik penasihat hukum, advokat maupun pengacara praktek disebut sebagai Advokat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUA.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
1. Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57
4. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: KMA/05/SKB/VII/1987; Nomor: M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum
Sumber: Bung Pokrol
Pengacara Surabaya Emergency hours only
Call at 081232030300
Hunting 081703300080
Readmore..

Bookmark and Share

Pilih pengacara tepat


pengacara surabaya tepat
pengacara surabaya tepat

Memilih pengacara yang akan mendampingi anda dalam suatu perkara memerlukan suatu perhatian tersendiri.
a. Lisensi Advokat/ Pengacara.
  1. Lisensi Pengacara oleh PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) dibentuk Tanggal 21 Desember 2004.
  2. Lisensi Pengacara oleh KAI (Kongres Advokat Indonesia) dibentuk Tanggal 30 Mei 2008.
Tanpa ada lisensi jangan langsung mempercayai seseorang sebagai advokat. Ini perlu jadi perhatian utama dari anda yang hendak menggunakan jasa pengacara surabaya karena saat ini disinyalir banyak praktek-praktek “pokrol bambu” yang dilakukan oleh oknum anggota masyarakat.

b. Jam Terbang / Pengalaman Praktek.
tingkat atau jumlah jam terbang turut menjadi perhitungan tapi itu tidak juga menjamin bahwa si pengacara akan berhasil menyelesaikan perkara anda.Anda bisa menanyakan sejauh mana penguasaan pengacara terhadap kasus yang dialami.
c. Style.
Masing-masing pengacara/ advokat mempunyai style (gaya) masing-masing yang berbeda satu sama lain. Percaya tidak percaya ternyata menurut pengalaman saya style seorang pengacara juga mempengaruhi tingkat keberhasilannya dalam menyelesaikan suatu perkara.
D. Service/ Pelayanan.
Aneh rasanya ada pengacara yang sulit dihubungi oleh kliennya tapi jujur memang banyak pengacara yang seperti itu.
Untuk anda yang sedang memilih pengacara, saran saya sebaiknya tanyakan kepada dia (si pengacara) sebelumnya, apa saja yang anda dapatkan ketika memilihnya sebagai pengacara dan bagaimana bentuk komunikasinya. Ini penting jangan sampai ketika anda memilihnya sebagai pengacara nantinya anda capek main “kejar-kejaran” dengan si pengacara tersebut.
 
Emergency hours only
Call at 081232030300
Hunting 081703300080
Readmore..

Bookmark and Share

Pengadilan Negeri Surabaya adalah cagar budaya


pengacara surabaya pengadilan
pengacara surabaya pengadilan

Surabaya - Berdasar data pengacara surabaya bahwa gedung Pengadilan Negeri (PN) Jalan Raya Arjuna Surabaya, yang menjadi salah satu ikon sejarah di kota Pahlawan yang telah berumur 718 tahun ini.
Gedung PN Surabaya ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya yang dilindungi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
“Gedung ini dibangun pada 1924 dengan nama Lan d’laad yang dipakai untuk gedung pengadilan zaman penjajahan Belanda. Luas bangunan tersebut diperkirakan 100 meter persegi,”
Salah satu bukti bahwa gedung PN Surabaya ini merupakan cagar budaya, terlihat dari adanya prasasti di sebelah kiri pintu masuk. Jika diperhatikan seksama, maka akan terlihat tulisan ‘PENGADILAN NEGERI SURABAYA BANGUNAN CAGAR BUDAYA SESUAI SK. WALIKOTA NO. 188.45/004/402.104/1998, NO. URUT 62, KEBERADAANNYA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA’.
Memasuki lobi pengadilan ini, maka pengunjung akan melihat ciri khas arsitektur gaya zaman penjajahan Belanda. Namun PN Surabaya tak memiliki data sejarah gedung yang mereka tempati.
Namun pemeliharaan sederhana tetap dilakukan, yaitu sebatas pengecatan gedung saja. Proses pemeliharaan itu juga sifatnya ringan, dan tak mengubah arsitektur gedung.
Selain gedung PN Surabaya, ada 47 bangunan yang masuk kategori A, antara lain Jembatan Merah, Stasiun Semut, dan Pintu Air Jagir. Total di seluruh Surabaya ada 163 bangunan cagar budaya, terbagi dalam 8 kategori.

Pengacara Surabaya Emergency hours only
Call at 081232030300
Hunting 081703300080
Readmore..

Bookmark and Share

Manajemen Kantor Pengacara Surabaya


kantor pengacara surabaya
“Persiapan yang matang, termasuk mengatur detail hal-hal kecil, turut menentukan kelanggengan suatu kantor pengacara surabaya. Karena itu, pendiri atau partner kantor pengacara perlu menguasai ilmu manajemen”
Surabaya - Di Amerika Serikat, sudah biasa sebuah kantor hukum berusia lebih dari satu abad meskipun para pendiri dan partners-nya sudah gonta ganti. Sebaliknya, di Indonesia masih jarang ditemukan kantor advokat yang bertahan dalam waktu yang lama. Bisa jadi penyebabnya karena kantor pengacara tersebut tidak dikelola dengan baik.
Manajemen kantor pengacara sebenarnya bukan hanya bertujuan melanggengkan usaha. Ia juga bertujuan untuk memastikan tersedianya pelayanan jasa profesional hukum yang andal . Pengelolaan memang sangat tergantung pada tipologi kantor pengacara. Kalau bentuknya praktisi tunggal (sole practitioner), tentu saja relatif gampang karena organisasi yang harus dikelola begitu ramping. Beda halnya kalau firma hukum sudah berukuran menengah hingga kantor pengacara besar dengan jumlah pengacara di atas 75 orang.
Pengelolaan firma hukum besar dengan sistem partnership terbuka tentu membutuhkan manajemen yang lebih rumit. Misalnya, bagaimana mengatur modal, sumber daya manusia, kepengurusan, kompensasi atas pekerjaan dan pembagian fee, hingga hal-hal detail seperti jam kantor dan hubungan dengan klien.
Ada sebelas makalah yang disajikan dan dituangkan ke dalam buku ini.
Achmad Zen Umar Purba dari Ali, Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) menyinggung pentingnya tata kelola sekutu. Dalam konteks ini, pengelola firma hukum jangan melupakan persoalan modal, sumber daya manusia, dan tentu saja pajak! Tetapi jangan pula melupakan tujuan pendirian firma tersebut. Sri Indriastuti Hadiputranto, pendiri sekaligus Senior Partner pada Hadiputranto, Hadinoto & Partners menegaskan bahwa seluruh awak firma mestinya paham tujuan yang hendak dicapai (hal. 102). Menurut Ira A. Eddymurthy, kontributor utama terhadap pencapaian tujuan itu adalah manajemen sumber daya manusia (hal. 33).
Tentu saja, pengendalian mutu layanan jasa hukum mutlak dilakukan, terutama demi kelangsungan nyawa firma hukum bersangkutan. Advokat boleh saja gonta ganti dari firma, suksesi jalan terus. Yang penting dijaga, menurut Todung Mulya Lubis adalah kepercayaan atau trust (hal. 98). Untuk menjaga kepercayaan, khususnya dari klien, pengelola firma hukum kudu mendalami strategi pemasaran. Mendapatkan klien baru tidaklah mudah, dan mempertahankan klien yang ada lebih sulit, begitu kata Felix Oentoeng Soebagjo (hal. 73).
Lalu, bagaimana agar hubungan kedua belah pihak menjadi langgeng? Berikanlah layanan yang handal kepada klien. Sebisa mungkin informasi yang dibutuhkan klien selalu tersedia dalam waktu yang cepat. Jadi, pengelola firma hukum harus tahu informasi apa saja yang dibutuhkan, tahu tujuan membangun sistem informasi itu, serta mengelola harapan (managing expectation) baik hasil maupun kinerja sistem informasi.
Profesi pengacara sebenarnya belum tentu lebih dahulu mengenai kasus dan hukum dibanding orang lain. Cuma, acapkali advokat lebih tahu dimana menemukan hukum dan celah-celahnya. Siapapun dapat membaca dan memahami suatu peraturan, namun hanya advokat yang dapat menemukan hukum dari beragam peraturan, yurisprudensi maupun doktrin, tulis Ibrahim Assegaf (hal. 70).
Sumber : HukumOnline
Pengacara Surabaya Emergency hours only
Call at 081232030300
Hunting 081703300080
Readmore..

Bookmark and Share

Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia


Pancasila
Pancasila

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar Falsafah Negara (Philosofische Gronslag) dari Negara, ideologi Negara atau (Staatsidee). Dalam pengertian ini pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan Negara atau dengan kata lain perkataan. Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai pancasila. Maka pancasila merupakan Sumber dari segala sumber hukum , pancasila merupakan sumber kaidah hukum Negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat wilatah, beserta pemerintah Negara
Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum Negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau Dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
Sebagai sumber dari segala hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka  Setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau dijabarkan dari UUD1945, serta hukum positif lainnya.
Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta idiologi bangsa dan negara, bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian kata- kata yang indah namun semua itu harus kita wujudkan dan di aktualisasikan di dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasarakat, berbangsa dan bernegara.
Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan bahwa Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari seluruh tertib hukum yang ada di Negara RI.
Berarti semua sumber hukum atau peraturan2, mulai dari UUD`45, Tap MPR, Undang-Undang, Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2), PP (Peraturan Pemerintah), Keppres (Keputusan Presiden), dan seluruh peraturan pelaksanaan yang lainnya, harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya.
Semua produk hukum harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya.
Oleh sebab itu, bila Pancasila diubah, maka seluruh produk hukum yang ada di Negara RI sejak tahun 1945 sampai sekarang, secara otomatis produk hukum itu tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain, semua produk hukum sejak awal sampai akhir, semuanya, ‘Batal Demi Hukum’. Karena sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila, telah dianulir.
Oleh sebab itu Pancasila tidak bisa diubah dan tidak boleh diubah.

Pengacara Surabaya Emergency hours only
Call at 081232030300
Hunting 081703300080
Readmore..

Bookmark and Share

Hubungan Kepolisian dengan Pengacara

Pengacara Surabaya Kepolisian
Surabaya - Dalam lapangan pidana seorang pengacara surabaya dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya sebagai tersangka akan berhadapan dan berurusan dengan penyidik/penyelidik. Dalam KUHAP dijelaskan keadaan tersebut bahwa hak seorang pengacara surabaya yaitu menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan (pasal 69), menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranaya (Pasal 70 ayat 1), menerima turunan berita acara pemeriksaan (Pasal 72), mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya (Pasal 73), dan dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan jalan melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka (Pasal 115 ayat 1).

Pengacara Surabaya 
Emergency hours only
Call at 081232030300
Hunting 081703300080
Readmore..

Bookmark and Share